Jakarta, korankompas.com — Tren memberikan julukan kepada elit politik, kembali marak. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan membela Ketua DPR, Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.I.Kom. Ketua DPR RI yang dijuluki Queen of Ghosting oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes). Ia menilai julukan yang diberikan BEM Unnes tersebut dangkal karena berisi prasangka dan mendasarkan kritik hanya pada beberapa fakta yang tidak utuh. “Saya menanyakan paham enggak sih apa yang disampaikan? Kok dangkal sekali ya, hanya dengan mendasarkan pada beberapa fakta atau bahkan kepingan suatu fakta yang tidak utuh, hanya dengan mendasarkan prasangka,” kata Arteria saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/7).
Sebelumnya, BEM Unnes mengkritik Puan karena DPR menghasilkan sejumlah undang-undang yang tidak pro rakyat di tengah pandemi. Menurut Arteria, kritik itu tergolong dangkal karena undang-undang tidak hanya dibuat oleh DPR, tetapi juga oleh pemerintah. Ia mengaku sedih dan prihatin melihat langkah BEM Unnes tersebut. Pasalnya, menurutnya, julukan tersebut disematkan kepada Puan tanpa melalui proses penelitian serta kajian yang diuji ke publik lebih dahulu. Arteria menganggap julukan yang diberikan BEM Unnes itu cenderung menista, memfitnah, dan menyerang kehormatan seorang pimpinan lembaga tinggi negara.
Arteria menyampaikan bahwa dirinya pernah menjadi mahasiswa. Ia mengaku selalu berdiskusi, melakukan riset, serta kajian lebih dahulu sebelum turun ke jalan untuk ikut aksi demonstrasi. “Enggak seperti sekarang, value-nya jauh berbeda, apalagi berlindung di balik kata mengkritik, padahal sudah patut diduga itu bukan kritik tapi ada indikasi sengaja menista,” tuturnya. Sebelumnya, BEM Unnes turut memberikan julukan bagi beberapa pejabat negara untuk mengkritisi kinerja pejabat-pejabat tersebut dalam memimpin pemerintahan belakangan ini. Salah satunya, mereka menjuluki Puan sebagai ‘Queen of Ghosting’. Mereka menilai berbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. “Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” bunyi keterangan dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram resmi BEM Unnes @bemkmunnes yang dikutip Rabu (7/7). CNNIndonesia.com telah mendapat izin kutip dari BEM Unnes. (CNN)
Komentar