Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menanggapi usulan penundaan musyawarah nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia yang disampaikan oleh sebagian anggota dengan pertimbangan kenaikan kasus covid-19 di Indonesia. Menurutnya, usulan tersebut merupakan dinamika yang terjadi dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Kadin lima tahun sekali.
“Kalau kami sih melihatnya satu dinamika kok, begitu selesai kami ini dunia usaha saya selalu meyakini ini akan segera cair dan bagaimana kami terus pikirkan ke depannya,” ujarnya dalam konferensi pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (28/6).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Munas Kadin VIII tetap akan digelar selama dua hari yakni 31 Juni dan 1 Juli 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia memastikan penyelenggaraan Munas Kadin VIII berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan ketat.
Bahkan pihak Kadin Indonesia mengakomodasi semua peserta dengan pesawat sewa untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan. Pertimbangan lainnya, ia menuturkan bahwa Kota Kendari bukan masuk dalam zona merah covid-19.
“Kami pun ke sananya carter (sewa) pesawat untuk semua peserta jadi tidak ada mereka pergi sendiri-sendiri, kami carter-kan semua pesawat Garuda. Sebelum berangkat kami test (covid-19) dulu, sampai di-test dan ini semua kombinasi PCR dan antigen,” imbuhnya.
Selain itu, ia menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Munas Kadin VIII tersebut. Ia telah bertemu langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Munas Kadin VIII tersebut.
“Insya Allah Pak Presiden juga menyampaikan akan menghadiri acara di Kendari, karena memang rencananya sekitar 200 orang tapi secara terpisah. Jadi yang dengan Bapak Presiden itu hanya 100 orang saja, terbuka di tengah laut acaranya, persiapan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengklaim bahwa Arsjad Rasjid sudah disepakati menjadi Ketua Umum Kadin baru menggantikan dirinya untuk periode kepemimpinan 2021-2026. Sementara itu, Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Informasi tersebut telah disampaikan kepada Jokowi untuk selanjutnya disahkan pada Munas Kadin VIII mendatang.
“Intinya adalah keduanya setuju untuk dua duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu menjadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, rencananya yaitu Pak Arsjad Rasjid,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Kadin mengusulkan penundaan Munas VIII. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik menuturkan usulan tersebut mempertimbangkan lonjakan kasus covid-19 di Indonesia, termasuk di Kendari.
“Kami minta menunda Munas Kadin (yang akan diselenggarakan) 30 Juni karena situasi yang sangat tidak aman untuk keselamatan kita yang hadir. Walaupun dibatasi 250 atau 300 orang, tapi varian delta kita tahu persis lebih cepat (menular), jadi kami semua menginginkan Munas itu ditunda demi kemanusiaan,” ujarnya dalam konferensi pers kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia John Pieter Nazar mengaku akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada Mabes Polri mengenai penyelenggaraan Munas Kadin tersebut. Pasalnya, ia menyatakan upaya non hukum yang ditempuh tidak membuahkan hasil.
Ia menuturkan sebagian anggota Kadin telah menyampaikan usulan kepada Rosan, namun tidak digubris. Alasannya, penyelenggaraan Munas Kadin tersebut atas permintaan langsung dari pihak Istana Kepresidenan.
“Tidak ada jalan lain karena upaya lain non hukum sudah kami lakukan, upaya organisasi, upaya apapun. Tapi namanya ini bagian dari strategi dari pihak kompetitor kami tidak tahu mungkin sudah disiapkan dari sana semua. Jadi, karena nafsu mereka ingin menang tetap dijalankan di Kendari walaupun ancamannya nyawa. Jadi, kami akan melaporkan dalam segera ke Mabes Polri melakukan laporan hukum,” ujarnya.
Dilaporkan CNN.
Komentar